Namun Jayadi masih enggan untuk membeberkan siapa anggota legislatif yang terseret kasus ini. Dia menegaskan akan melakukan pengetatan terkait dengan peredaran narkoba jelang pemilu 2024.
“Di sinilah peran publik dan jurnalis untuk memastikan hal tersebut. KPU selaku regulator akan terus melakukan regulasi berkaitan dengan hal tersebut,” lanjut Idham.
Setelah terjadinya penangkapan itu, sontak terungkap bahwa memang nyatanya ada dugaan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan dengan menggunakan aliran dana atas transaksi narkoba.
Adanya temuan bahwa diduga terdapat oknum peserta Pemilu, khususnya anggota legislatif yang ternyata menggunakan aliran dana dari transaksi gelap narkotika untuk digunakan sebagai dana pelaksanaan Pemilu 2024 memang harus menjadi sebuah sorotan dan atensi hingga hendaknya patut untuk terus diwaspadai oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan juga seluruh pihak termasuk pihak penyelenggara Pemilu dan juga aparat keamanan. (Ahmad Dzul Ilmi Muis, Alumni Fisip Unair)
"Antisipasi penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk kegiatan Pemilu dan laksanakan penegakan hukum secara profesional, berkeadilan dan berintegritas," pinta Agus.
"Kalender ketatanegaraan kita tahun ini dan tahun depan memasuki tahun politik, kami sangat berharap Mahkamah Konstitusi melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa.
Jokowi menyampaikan, Indonesia kini memasuki tahun politik, untuk itu ia berharap MK mempersiapkan diri dan dapat menjadi wasit yang baik dalam menangani perkara sengketa Pemilu.
"Pastinya kalau sudah ada laporan terkait indikasi kecurangan pasti kita akan melakukan pengecekan dan ini PKPU juga get more info belum disahkan, setelah itu baru kita lakukan pengecekan terkait laporan-laporan tersebut. Bisa jadi juga ada laporan dari temen-temen Bawaslu dan seterusnya," tegasnya.
Dengan adanya penemuan dugaan atau indikasi bahwa anggota legislatif tertentu ternyata menggunakan aliran dana dari transaksi narkoba untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, kemudian pihak aparat keamanan, khususnya dari kepolisian langsung meningkatkan kewaspadaan pada seluruh anggota jajaran mereka di wilayah masing-masing untuk bisa terus berupaya mengantisipasi adanya kasus serupa.
Sejumlah pegiat terjun membantu para korban praktik perdagangan manusia. Euis Suhartati merangkul dan memberdayakan mereka.
Padahal menurut dia, KPU mempunyai alasan yang kuat untuk menerapkan peraturan itu - apalagi KPU bertugas menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.
Jelas sekali bahwa dengan banyaknya kegiatan yang bisa mereka lakukan, maka bisa dikatakan hal tersebut juga merupakan cerminan dari seberapa besaran dana kampanye Pemilu yang mereka miliki.
Ia menjelaskan, ancaman pidana terhadap penggunaan dana ilegal untuk kepentingan kampanye termaktub dalam Pasal 527 UU Pemilu, yakni pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.
Adapun Afif mengimbau kepada semua peserta Pemilu 2024 agar lebih transparan dalam menerima sumber dana kampanye.